P R I M A I R:

Bahwa ia terdakwa HARTATI ABD. DJALAL, Amd., Kes. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 821.2/KEP/6199/2019 Tanggal 23 Desember 2019 dan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate Nomor : 440/61.A/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Dinas Kesehatan Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi FATIMAH, S.Farm., Apt. dan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST. (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah / splitsing) sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Ternate beralamat di Jalan Batu Angus, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, memperkaya diri terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp.709.721.945 (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa pada tahun 2021 terdapat Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Ternate yang berdasarkan DPPA SKPD Dinas Kesehatan Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 Nomor: 1.02.1.02.01.16.24.5.2 tanggal 10 November 2021 bersumber dari dana hasil refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 22.469.639.610 (dua puluh dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 15.834.612.073 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu tujuh puluh tiga rupiah);
• Bahwa realisasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan :

1. Belanja Barang
   1. 1. Belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp. 6.156.000,-
      2. Belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp. 6.474.000,-
      3. Belanja suku cadang alat kedokteran sebesar Rp. 3.222.729.450,-
      4. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, ATK sebesar 72.547.500,-
      5. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, Cover dan kertas sebesar Rp. 68.783.620,-
      6. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, Bahan cetak sebesar Rp. 6.329.450,-
      7. Belanja Makanan dan minuman, Operasional tim Vaksinasi sebesar Rp. 4.141.963.700,-
      8. Kegiatan evaluasi dan refresing vaksinator Rp. 27.692.000,-
      9. Belanja pakaian penyelamatan sebesar Rp. 4.000.000,-
2. Belanja Jasa
   1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Honorarium Narasumber, Moderator, MC dan Panitia sebesar Rp. 60.400.000,-
                     2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honor PPK kegiatan vaksinasi sebesar Rp. 30.240.000,-
                     3. Belanja jasa tenaga kesehatan, Honor tim vaksinasi sebesar Rp. 5.312.750.000,-
                     4. Belanja jasa tenaga kesehatan, Honor petugas pengangkut limbah sebesar Rp. 189.600.000,-
                     5. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU sebesar Rp. 4.248.353,
                     6. Belanja sewa mebel sebesar Rp. 97.760.000,-
                     7. Belanja Sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp. 31.050.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas

1. Belanja perjalanan dinas dalam kota :

• Transportasi distribusi vaksin dan BMHP sebesar Rp. 124.900.000,-
• Transportasi sosialisasi pelaksanaan vaksinasi sebesar Rp. 178.800.000,-
• Transportasi tim Vaksinator sebesar Rp. 1.726.000.000,-
• Transportasi Bimtek dan Monitoring sebesar Rp. 328.760.000,-
• Transportasi Surveilance Kejadian Paska Imunisasi (KIPI) sebesar Rp. 43.800.000,-

1. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp. 149.628.000.

• Bahwa Pengelola Belanja Honor Tim Vaksinator, Belanja Konsumsi Tim Vaksinator, dan Belanja Snack Tim Vaksinator dalam Kegiatan Pengelolaan upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

• Bahwa dari realisasi pengeluaran untuk belanja honorarium tim vaksinator sebesar Rp 5.312.750.000 (lima milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdapat honor yang tidak dibayarkan sebesar Rp 205.825.000 (dua ratus lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

• Bahwa honor yang tidak dibayar sebesar Rp 205.825.000 (dua ratus lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) terjadi dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

1. Pembayaran Uang Honor 12 (dua belas) orang tambahan Tim Vaksinasi dari Dinas Kesehatan Kota Ternate

• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 84.A/ll.2/KT/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Tim Pelaksana Vaksinasi Penanganan Covid-19 yang menetapkan 230 orang sebagai tim vaksinator penanganan Covid-19 Kota Ternate, terdapat 12 (dua belas) orang tambahan Tim Vaksinasi dari Dinas Kesehatan Kota Ternate atas nama :

1. Rukiah Conoras, S.ST.
2. Eka Nurhayati, S.KM.
3. Siti M. Taher, S.KM., M.Kes.
4. Aisah Wahid
5. Aida Fitria
6. Mahani Kader
7. Susanti Husen, S.KM.
8. Muhammad Guntur
9. Masri
10. Lia Irawati, S.KM.
11. Rosfiah Aziz, S.KM.
12. Endang Wahyuni.

• Bahwa Terdakwa menyusun daftar penerimaan honor yang berisi nama-nama Vaksinator, jumlah honor dan uang transportasi yang diterima termasuk potongan pajak atas 12 (dua belas) orang tambahan Tim Vaksinasi dari Dinas Kesehatan Kota Ternate tersebut dimulai sejak bulan Maret 2021, sementara Surat Keputusan Walikota Ternate tentang Penetapan 12 (dua belas) orang tambahan Tim Vaksinasi dari Dinas Kesehatan Kota Ternate tersebut baru dikeluarkan dan mulai berlaku di tanggal 01 Juli 2021;
• Bahwa setelah Saksi FATIMAH, S.Farm., Apt. melakukan pencairan dana honor bulan Maret s/d September 2021 untuk 12 (dua belas) orang tambahan Tim Vaksinasi dari Dinas Kesehatan Kota Ternate tersebut, Terdakwa kemudian meminta uang honor kedua belas orang tersebut kepada Saksi FATIMAH, S.Farm., Apt. dengan alasan untuk dibayarkan kepada 12 (dua belas) orang tambahan Tim Vaksinasi dari Dinas Kesehatan Kota Ternate;
• Bahwa setelah terdakwa menguasai uang honor 12 (dua belas) orang tersebut, terdakwa senyatanya tidak membayarkan atau menyerahkan uang honor kedua belas orang tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

• Bahwa terhadap uang honor kedua belas orang tersebut sejumlah Rp. 117.246.250,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

1. Pembayaran Uang Honor Tim Vaksinasi RSUD Kota

• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 31.B/ll/2/KT/2021 tanggal 3 Maret 2021 diantaranya telah ditetapkan Tim Pelaksana Vaksinasi pada RSUD Kota Ternate sebanyak 10 (sepuluh) orang sebagai berikut :

1. dr. Nurcholis
2. dr. Dytha Rahmasari
3. dr. Rasnayani Taraju
4. Imron Hamzah
5. Rizal Syamsuryadi
6. Fitria Iqlimah
7. Rini Susanti
8. Fatmawati
9. Riski H. Bano
10. Adi Maradjabessy

• Bahwa setelah Saksi FATIMAH, S.Farm., Apt.  melakukan pencairan dana honor Tim Pelaksana Vaksinasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03674/SP2D/2021 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp33.575.000,00 (sebelum pajak) yang diantaranya digunakan untuk membayar honorarium 10 (sepuluh) orang Tim Vaksinasi RSUD Kota bulan Maret 2021, kemudian Terdakwa meminta uang honor tersebut kepada Saksi FATIMAH, S.Farm., Apt. untuk dibayarkan kepada 10 (sepuluh) orang Tim Vaksinasi RSUD Kota;
• Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang honor tersebut kepada Saksi YANTI PORA bertempat di Ruang Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ternate, kemudian oleh Saksi YANTI PORA diserahkan kepada Saksi dr. MUHAMMAD SAGAF selaku Direktur RSUD Kota;
• Bahwa setelah terdakwa menguasai uang honor 10 (sepuluh) orang Tim Vaksinasi terdakwa hanya membayarakan honor tersebut kepada 3 (tiga) orang yaitu Imron Hamzah, Rizki H. Bano, dan Adi Maradjabessy. Sedangkan terhadap 7 (tujuh) orang Tim Vaksinasi lainnya tidak dilakukan pembayaran honorarium tersebut dengan total uang sebesar Rp. 13.232.500 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

• Bahwa terhadap uang honor 7 (tujuh) orang tersebut sejumlah Rp. 13.232.500,00 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

1. Pembayaran Uang Honor Tim Vaksinasi Puskesmas Moti

• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 7.B/ll.2/KT/2021 tanggal 15 Januari 2021 diantaranya telah ditetapkan Tim Pelaksana Vaksinasi pada Puskesmas Moti sebanyak 8 (delapan) orang sebagai berikut :

1. Nurjana Nasarudin
2. Rusdiana A. Sabu
3. Karmilawati Malawat
4. Sartika Nirmalasari
5. Yusri Naim
6. Sri Mayangsari Nyong
7. Ishak Djuma
8. dr. Nikmawati Torano

• Bahwa setelah Saksi FATIMAH, S.Farm., Apt. melakukan pencairan dana honor Tim Vaksinasi Puskesmas Moti, untuk kurun waktu Januari s/d Desember 2021, sejumlah Rp. 184.860.000,-, honor tersebut langsung dibagikan kepada 8 (delapan) orang Tim Vaksinator Puskesmas Moti, namun honor tersebut hanya diberikan untuk 8 (delapan) bulan, sedangkan sisanya tidak diserahkan oleh saksi FATIMAH, S.Farm., Apt. dengan jumlah Rp. 61.620.000,- uang tersebut setara dengan honor Tim Vaksinator Peskesmas Moti untuk empat bulan dengan perincian sebagai berikut:

• Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan saksi FATIMAH, S.Farm., Apt. yang tidak membayarkan honor Tim Vaksinator Puskesmas Moti, sedangkan terdakwa selaku Penatausahaan Keuangan melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yaitu saksi FATIMAH, S.Farm., Apt. selaku bendahara pengeluaran, terdakwa tidak mengingatkan atau memberikan teguran untuk segera membayarkan honor tersebut, justru terdakwa meminta sebagian uang tersebut sejumlah Rp. 15.405.000 (lima belas juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan alasan untuk kepentingan biaya operasi mata salah satu pegawai Dinas Kesehatan Kota Ternate dan uang duka 2 (dua) orang pegawai Dinas Kesehatan Kota Ternate;
• Bahwa terhadap sisa dari honor Tim Vaksinator Puskesmas Moti yang tidak dibayar sejumlah Rp. 46.215.000 (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tetap berada dalam penguasaan saksi FATIMAH, S.Farm., Apt.

1. Pembayaran Uang Honor 3 (tiga) orang Tim Pendamping Vaksinasi Rumah Sakit

• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 7.B/ll.2/KT/2021 Tanggal 15 Januari 2021, diantaranya telah ditetapkan 3 (tiga) orang Tim Pendamping Pelaksana Vaksinasi pada Rumah Sakit sebagai berikut :

1. Saksi Dewi Rahmanita, S.Kep, sebagai Tim Pendamping Pelaksana Vaksinasi pada RS. Prima;
2. Saksi Sumarto Abdullah, S.Kep, Ns. sebagai Tim Pendamping Pelaksana Vaksinasi pada RS. Bhayangkara;
3. Saksi Eka Yanti Ningsih sebagai Tim Pendamping Pelaksana Vaksinasi pada RS. PKU Muhammadiyah.

• Bahwa kepada 3 (tiga) orang pendamping Rumah Sakit tersebut, atas honor mereka ada yang tidak dilakukan pembayaran dengan perincian sebegai berikut:

• Bahwa terhadap honor Saksi Eka Yanti Ningsih bulan Januari tidak dilakukan pembayaran oleh saksi FATIMAH, S.Farm.,Apt. diketahui oleh terdakwa dan terdakwa menanyakan kepada saksi FATIMAH, S.Farm. dan dijawab oleh saksi FATIMAH, S.Farm.,Apt. karena honor tersebut tidak dibayar karena “Eka Yanti Ningsih belum bekerja saat bulan Januari” kemudian terdakwa bertanya “apakah honornya telah dikembalikan ke kas Negara” dan dijawab saksi FATIMAH, S.Farm., Apt.  “bahwa uang honor tersebut diserahkan kepada Saksi HALYANI untuk diserahkan kepada pegawai di bagian Pelayanan Kesehatan dan bagian Umum Dinas Kesehatan Kota Ternate yang tidak termasuk sebagai Tim Vaksinasi”;
• Bahwa atas kejadian tidak dibayarkannya honor Eka Yanti Ningsih, terdakwa meminta kepada saksi FATIMAH, S.Farm.,Apt.  agar untuk honor pendamping vaksinasi rumah sakit lainnya yaitu Saksi Dewi Rahmanita dan Saksi Sumarto Abdullah diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa sendiri yang membayarkan.
• Bahwa untuk honor Dewi Rahmanita dan Sumarto Abdullah akhirnya diserahkan oleh saksi FATIMAH, S.Farm.,Apt. kepada terdakwa untuk dibayarkan sesuai permintaan terdakwa. Namun terdakwa menyalahgunakan uang honor Saksi Dewi Rahmanita dan Saksi Sumarto Abdullah untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp. 11.850.000 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut merupakan honor Saksi Dewi Rahmanita dan Saksi Sumarto Abdullah untuk periode April, Mei, dan Juni 2021.

• Bahwa realisasi pengeluaran sebesar Rp. 4.141.963.700 (empat milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) untuk belanja makan dan snack tim Vaksinasi di Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk pembayaran kepada beberapa Catering yaitu Catering Ria, Catering Aisyah, Catering MBA, dan Catering Aris yang sebelum dilakukan penunjukan langsung sebagai penyedia makan dan snack oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
• Bahwa terhadap Catering Aisyah, Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST meminta keuntungan sejumlah Rp. 10.000 / Dos makanan yang dipesan dengan perincian sebagai berikut :

• Bahwa setiap kali Saksi FATIMAH, S.Farm., Apt. melakukan pencairan dana terhadap pengadaan makan dan snack oleh Catering Aisyah, kemudian Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST menerima uang dari Saksi AISYAH SIRAJUDIN (Direktur Catering Aisyah) secara bertahap dengan total sebesar Rp. 226.530.000 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dinikmati oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST;

• Bahwa atas perbuatan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST. tersebut terdakwa telah mengetahui jika Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST. mengambil keuntungan Rp. 10.000/Dos dan atas hal tersebut terdakwa sempat mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST namun tidak dijawab oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST.
• Bahwa terdakwa yang mengetahui perihal tersebut menyampaikan kepada Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST. bahwa terdakwa juga ingin berpartisipasi untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan makanan dan minum tersebut dan dijawab oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST. “apakah terdakwa memiliki perusahaan atau badan usaha atau Catering yang akan didaftarkan?” dan dijawab kembali oleh terdakwa “terdakwa tidak memiliki badan usaha atau Catering untuk menyediakan makan minum tersebut”, lalu Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST. menyampaikan “biar saya yang akan mengurus untuk usaha tersebut” maka Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST. menunjuk Catering Aris yang merupakan Catering yang dimiliki oleh istri Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST. yaitu Saksi TUTY SOEHARTO. Dari hal itu maka Catering Aris menjadi salah satu Catering yang turut menyediakan makan dan minum Tim Vaksinator terhitung sejak bulan Oktober s/d Desember 2021.
• Bahwa Catering Aris memperoleh pesanan sebagai berikut:

• Bahwa kemudian Terdakwa mengerjakan pekerjaan pengadaan makan atas nama Catering Aris dibantu oleh Saksi FATIMAH, S.Farm., Apt. dan Saksi NURUL AINANI sementara Saksi TUTY SOEHARTO hanya melakukan tanda tangan kontrak dan melakukan penarikan tunai ketika pencairan dana saja;
• Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dan tidak mengetahui jumlah / kuantitas makan dan snack yang tercantum dalam surat pesanan dan surat kontrak; Terdakwa dibantu oleh Saksi NURUL AINANI dan Saksi FATIMAH, S.Farm., Apt. mengerjakan pekerjaan pengadaan makan atas nama Catering Aris tersebut dengan rincian sebagai berikut :

• Bahwa Terdakwa mengerjakan pekerjaan pengadaan makan atas nama Catering Aris tersebut dengan volume / kuantitas jumlah makan siang yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat pesanan dan kontrak, karena nilai pencairan dana Catering Aris bulan Oktober s/d Desember 2021 tersebut lebih besar dibandingkan dengan pengadaan makan siang yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut: pesanan - realisasi dilapangan : Rp.384.166.945 – Rp.106.800.000= Rp277.366.945 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
• Bahwa Terdakwa menguasai kelebihan pembayaran tersebut bersama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY dan Saksi TUTY SOEHARTO.

• Bahwa terdakwa secara melawan hukum meminta sendiri kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan tugas pembayaran honor Tim Vaksinasi yang kemudian tidak dibayarkan sebagian, tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian jumlah penghitungan dokumen SPP-LS dengan dokumen pendukungnya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pencairan dana honor Tim Vaksinasi, dan melakukan permufakatan jahat dengan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengerjakan pengadaan makan dan snack atas nama Catering Aris dengan jumlah / kuantitas makan dan snack yang disediakan tidak sesuai dengan dokumen kontrak sebagaimana uraian diatas, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3

1. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

1. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 148

1. Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

1. Kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
2. Kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barangljasa; dan
3. Ketersediaan dana yang bersangkutan.

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa bertujuan :

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.

Pasal 7

1. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

1. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
2. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
3. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini”

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran BAB V Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf P Perintah Membayar

1. Perintah Membayar LS

1. Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:

1. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
2. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
3. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem.
4. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.
5. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.

1. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

1. Surat Edaran Kepala LKPP RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Covid-19

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan darurat COVID-19 dilakukan sebagai berikut :

1. Para Pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut didiga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa”.

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARTATI ABD DJALAL, Amd., Kes. tersebut baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi FATIMAH, S.Farm., Apt. dan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum telah memperkaya diri terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.709.721.945 (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana Surat Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : PE.03.03/SR-1280/PW33/5/2023 tanggal 09 Juni 2023 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak Pidana Korupsi dalam Belanja Honor Tim Vaksinasi, Belanja Konsumsi Tim Vaksinator, dan Belanja Snack Tim Vaksinator dalam Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Ternate Tahun Anggaran 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

S U B S I D I A I R:

Bahwa ia terdakwa HARTATI ABD. DJALAL, Amd., Kes. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 821.2/KEP/6199/2019 Tanggal 23 Desember 2019 dan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate Nomor : 440/61.A/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Dinas Kesehatan Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi FATIMAH, S.Farm., Apt. dan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST. (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah / splitsing) sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Ternate beralamat di Jalan Batu Angus, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.709.721.945 (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa pada tahun 2021 terdapat Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Ternate yang berdasarkan DPPA SKPD Dinas Kesehatan Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 Nomor: 1.02.1.02.01.16.24.5.2 tanggal 10 November 2021 bersumber dari dana hasil refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 22.469.639.610 (dua puluh dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 15.834.612.073 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu tujuh puluh tiga rupiah);
• Bahwa realisasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan :

1. Belanja Barang

1. Belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp. 6.156.000,-
2. Belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp. 6.474.000,-
3. Belanja suku cadang alat kedokteran sebesar Rp. 3.222.729.450,-
4. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, ATK sebesar 72.547.500,-
5. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, Cover dan kertas sebesar Rp. 68.783.620,-
6. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, Bahan cetak sebesar Rp. 6.329.450,-
7. Belanja Makanan dan minuman, Operasional tim Vaksinasi sebesar Rp. 4.141.963.700,-
8. Kegiatan evaluasi dan refresing vaksinator Rp. 27.692.000,-
9. Belanja pakaian penyelamatan sebesar Rp. 4.000.000,-

1. Belanja Jasa
   1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Honorarium Narasumber, Moderator, MC dan Panitia sebesar Rp. 60.400.000,-
                     2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honor PPK kegiatan vaksinasi sebesar Rp. 30.240.000,-
                     3. Belanja jasa tenaga kesehatan, Honor tim vaksinasi sebesar Rp. 5.312.750.000,-
                     4. Belanja jasa tenaga kesehatan, Honor petugas pengangkut limbah sebesar Rp. 189.600.000,-
                     5. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU sebesar Rp. 4.248.353,
                     6. Belanja sewa mebel sebesar Rp. 97.760.000,-
                     7. Belanja Sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp. 31.050.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas

1. Belanja perjalanan dinas dalam kota :

• Transportasi distribusi vaksin dan BMHP sebesar Rp. 124.900.000,-
• Transportasi sosialisasi pelaksanaan vaksinasi sebesar Rp. 178.800.000,-
• Transportasi tim Vaksinator sebesar Rp. 1.726.000.000,-
• Transportasi Bimtek dan Monitoring sebesar Rp. 328.760.000,-
• Transportasi Surveilance Kejadian Paska Imunisasi (KIPI) sebesar Rp. 43.800.000,-

1. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp. 149.628.000.

• Bahwa Pengelola Belanja Honor Tim Vaksinator, Belanja Konsumsi Tim Vaksinator, dan Belanja Snack Tim Vaksinator dalam Kegiatan Pengelolaan upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa HARTATI ABD. DJALAL, Amd., Kes. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ternate dalam Kegiatan Pengelolaan upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Walikota Ternate Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Ternate sebagai berikut :

1. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 14

(2) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada aya