P R I M A I R:

Bahwa ia terdakwa NOVITA YANTI, S.AB., M.Si. selaku Staf Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate dan selaku Pembantu Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate Nomor : 800/92/DPP-KT/2022 tanggal 02 Oktober 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Zabir Syah Kel. Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.068.242.189 (satu milyar enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa awalnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 31/II.23/KT/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pelimpahan Tugas Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, seluruh kewenangan penerimaan retribusi pasar di Kota Ternate yaitu penagihan dan penyetoran yang semula menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate beralih menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate yang kemudian ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 970/33/2022 tanggal 03 Februari 2022;
• Bahwa pengelolaan penerimaan retribusi pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate dilaksanakan oleh bagian Bendahara Penerimaan dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Saksi Abdi Soleman Umasangaji, S.E. selaku Bendahara Penerimaan bertugas melakukan penagihan retribusi pasar bulanan ruko;
2. Terdakwa selaku Pembantu Bendahara Penerimaan bertugas menerima, menyimpan dan menyetorkan uang retribusi pasar yang dikelolanya serta membuat laporan penerimaan retribusi pasar dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU);
3. Saksi Wahyuningsih bertugas membuat slip Surat Tanda Setoran (STS), slip penerimaan uang retribusi pasar dan membuat kontrak pedagang pasar;
4. Saksi Miranti Sarean bertugas menerima uang retribusi pasar harian dan membuat Surat Tanda Setoran (STS) retribusi pasar harian;
5. Saksi Rusmala bertugas membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
6. Saksi Muhammad Kadar dan Saksi Irwanto Yusup bertugas melakukan penagihan retribusi pasar bulanan pada Pasar Ternate Tengah;
7. Saksi Abdul Muis Jumadi dan Saksi Zulkifli Abd. Rahman bertugas melakukan penagihan retribusi pasar bulanan pada Pasar Bastiong.

• Bahwa mekanisme penagihan retribusi pasar di Kota Ternate yaitu para pedagang menyerahkan uang retribusi pasar kepada Petugas Penagih, selanjutnya petugas penagih menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang retribusi pasar dari petugas penagih kemudian Terdakwa membuat bukti setoran, selanjutnya Terdakwa membuat bukti pendukung atas uang retribusi pasar yang diterima dari petugas penagih guna selanjutnya disetorkan ke kas daerah melalui PT. BPR Syariah Bahari Berkesan. Selanjutnya bukti setoran dari PT. BPR Syariah Bahari Berkesan tersebut digunakan sebagai bukti dukung bahan pelaporan penerimaan daerah;
• Bahwa mekanisme tersebut berlangsung sejak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate menerima pelimpahan kewenangan penagihan retribusi pasar dari yang semula menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate;
• Bahwa Terdakwa menjabat selaku Pembantu Bendahara Penerimaan sejak bulan Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate Nomor : 800/92/DPP-KT/2022 tanggal 02 Oktober 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, namun faktanya Terdakwa selain sebagai Staf di bagian keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate juga menjalankan jabatan selaku Pembantu Bendahara Penerimaan sejak bulan Januari s/d Desember 2022 dan menerima honor sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan dari bulan Januari s/d September 2022 dengan mengatasnamakan Saksi Muznayani Kasim dikarenakan Saksi Muznayani Kasim tidak aktif bekerja karena yang bersangkutan memasuki usia pensiun sedangkan Terdakwa tetap aktif menjalankan tugas sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan walaupun Terdakwa melaksanakan tugas belajar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 826.3/3035/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Magister (S2) Program Studi Administrasi Publik Pada Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Tahun Akademik Tahun 2020/2021, sedangkan untuk honor bulan Oktober s/d Desember 2022 Terdakwa terima atas nama terdakwa sendiri;
• Bahwa sekira tanggal 04 Januari 2023 salah satu pedagang atas nama Saksi Hi. Kasturi belum menerima Slip Penerimaan dari PT. BPR Syariah Bahari Berkesan yang telah tervalidasi atas pembayaran sewa lapak pasar ruko bulan Juni s/d Desember 2022 sebesar Rp. 50.000.000., Saksi Hi. Kasturi meminta slip penerimaan tersebut kepada Saksi Abdi Soleman Umasangaji, S.E.
• Bahwa sebagai tindak lanjutnya Saksi Abdi Soleman Umasangaji, S.E. menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “bahwa buktinya ada, nanti akan diserahkan”;
• Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menyerahkan Slip Penerimaan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan telah tervalidasi Nomor : 990/4914/DPP-KT/2022 tanggal 16 Desember 2022 dengan keterangan Pembayaran Retribusi Sewa Lapak / Kios Ps. Ruko An. Hi. Kasturi bulan Juni s/d Desember 2022 sebesar Rp. 50.000.000 kepada Saksi Abdi Soleman Umasangaji, S.E.;
• Bahwa setelah menerima slip penerimaan dari Terdakwa, Saksi Abdi Soleman Umasangaji, S.E. melakukan pengecekan dalam rekening penerimaan Pemerintah Kota Ternate No. Rekening: 01.11.00102 pada PT. BPR Syariah Bahari Berkesan, ternyata Pembayaran Retribusi Sewa Lapak / Kios Ps. Ruko An. Hi. Kasturi bulan Juni s/d Desember 2022 sebesar Rp. 50.000.000 tersebut tidak tercatat atau tidak masuk dalam rekening penerimaan Pemerintah Kota Ternate;
• Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Abdi Soleman Umasangaji, S.E. melaporkan kepada Saksi Muchlis S. Djumadil, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate kemudian Saksi Muchlis S. Djumadil, S.E., M.Si. mendatangi Kantor PT. BPR Syariah Bahari Berkesan bertemu dengan Saksi Risdan Harly, S.H., M.H. selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah Bahari Berkesan dan memperlihatkan Slip Penerimaan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan telah tervalidasi Nomor : 990/4914/DPP-KT/2022 tanggal 16 Desember 2022 dengan keterangan Pembayaran Retribusi Sewa Lapak / Kios Ps. Ruko An. Hi. Kasturi bulan Juni s/d Desember 2022 sebesar Rp. 50.000.000;
• Bahwa atas slip penerimaan tersebut, Saksi Risdan Harly, S.H., M.H. menyampaikan slip penerimaan tersebut bukan dikeluarkan dan bukan divalidasi oleh teller pada PT. BPR Syariah Bahari Berkesan karena terdapat perbedaan format yaitu huruf / jenis font yang digunakan berbeda, Cap berbeda, kode nama teller berbeda, seharusnya dalam slip penerimaan tercetak kode nama teller ”NAM 01” (dengan spasi), sementara slip penerimaan yang diperlihatkan tercetak kode nama teller ”NAM01” (tanpa spasi) serta warna print validasi pada lampiran slip bukti penerimaan pada lembar kedua dan seterusnya seharusnya berwarna biru bukan berwarna hitam;
• Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SITTI NAMIRAH HARDRIYANTI, Amd, Pbs., selaku pemilik kode nama teller NAM 01, menyatakan bahwa tanda tangan teller dalam slip penerimaan tersebut bukanlah tanda tangan dirinya;
• Bahwa kemudian Saksi Muchlis S. Djumadil, S.E., M.Si. melakukan pemanggilan kepada Terdakwa yang saat itu telah dimutasi ke Kantor Kelurahan Tabam untuk dimintai klarifikasi, selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa baru memenuhi panggilan tersebut setelah 2 (dua) kali diberikan surat panggilan;
• Bahwa Terdakwa dalam permintaan klarifikasi tersebut menandatangani Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2023 diatas materai dengan pernyataan sebagai berikut :

1. Saya mengakui telah menyalahgunakan uang setoran dari pedagang pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda Djabir Syah;
2. Saya bersedia menyelesaikan semua setoran yang telah saya gunakan (pakai) sambil menunggu hasil hitungan dari Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate;
3. Bersedia memberikan keterangan, apabila untuk penyelesaian masalah ini lebih lanjut

• Bahwa atas klarifikasi terhadap Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Muchlis S. Djumadil, S.E., M.Si. meminta Inspektorat Kota Ternate untuk melakukan Pemeriksaan Khusus atas penerimaan retribusi pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Ternate Nomor : 700.04/06-Insp.Kt/2023 tanggal 05 Mei 2023 terdapat Retribusi Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tidak disetorkan periode Februari s/d Desember 2022 sebesar Rp. 760.667.921 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dan periode Januari 2023 sebesar Rp. 277.685.516 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah) sehingga total temuan retribusi pasar yang tidak disetorkan periode Februari 2022 s/d Januari 2023 adalah sebesar Rp1.038.353.437 (satu milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
• Bahwa atas hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Ternate tersebut, perbuatan Terdakwa ternyata sudah dilakukan sejak bulan April 2022 dengan cara memisahkan terlebih dahulu uang retribusi pasar pedagang yang akan disetorkan dan uang retribusi pasar pedagang yang tidak akan disetorkan. Selanjutnya atas uang retribusi pasar pedagang yang tidak akan disetorkan, Terdakwa membuat dan mencetak validasi palsu dalam Slip Penerimaan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan sehingga terlihat seolah-olah telah disetorkan dan terdapat juga penerimaan retribusi pasar yang tidak dibuatkan dokumen pendukung untuk penyetoran sama sekali, kemudian untuk memuluskan aksinya tersebut agar aman dalam proses pemeriksaan keuangan Terdakwa membuat laporan penerimaan retribusi pasar dalam Buku Kas Umum (BKU) yang disesuaikan dengan rekening koran penerimaan Kota Ternate yang setiap bulannya Terdakwa peroleh dalam bentuk file excel dari Saksi FADLY A. BACHDAR selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate;
• Bahwa atas Laporan Pemeriksaan Khusus tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada Inspektorat Kota Ternate dan ditemukan terdapat selisih realisasi penerimaan pendapatan retribusi pasar yang seharusnya diterima Pemerintah Kota Ternate periode bulan Februari 2022 s/d Januari 2023 adalah sebesar Rp. 13.003.536.415 (tiga belas milyar tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah), tetapi yang diterima berdasarkan rekening penerimaan hanya sebesar Rp. 11.935.294.226 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) sedangkan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 1.068.242.189 (satu milyar enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan dan dinikmati oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa secara melawan hukum tidak menyetorkan sebagian uang retribusi pasar yang dikelolanya kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan dipinjamkan kepada orang lain disertai dengan bunga sebagaimana uraian diatas, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  1. 1. 1. 1. 1. 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pasal 5 angka 6

“Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 16

1. 1. 1. 1. 1. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
            2. Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 137

1. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran BAB V Pelaksanaan Dan Penatausahaan

1. Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan

b. Tahap Penerimaan Pendapatan

1. Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan sebagai berikut:

1. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.
2. Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak ketiga.

1. Tahap Penyetoran Pendapatan

1. Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

1. Pembukuan Bendahara Penerimaan

1. Ketentuan Pelaksanaan
   1. 1. 1. 1. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.
            2. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran.
            3. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaa